JAKARTA - Momentum pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam beberapa perspektif dinilai mengandung unsur pembaruan dalam demokrasi Indonesia.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, hal itu dimulai dari calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan tidak harus berlatar belakang politik sebagai ketua umum partai politik.
"Dimulai dari Bu Mega memilih Jokowi yang merupakan Wakil Ketua DPD Jawa Tengah dan JK hanya mantan ketua umum," ujar Basarah dalam diskusi politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Kemudian, adanya fenomena kerja sama politik tanpa syarat. "Ternyata kerja sama politik tanpa syarat bukan hal yang mustahil untuk dilakukan dalam proses politik Indonesia, bahwa kami dapat dukungan dari Nasdem, Hanura, PKB, PKPI," ungkapnya.
Selain itu, unsur pembaruan lainnya seperti fenomena pemenang pilpres yang tidak didukung mayoritas kursi di parlemen. "Baru kali ini pemenang pileg tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR," jelasnya.
Menurutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden yang mengharukan juga merupakan suatu bentuk bertambahnya tingkat politik peradaban di Indonesia.
"Prosesi sertijab, sistem kenegaraan kita mengenal konfensi. Sesuatu yang sangat baik yang patut kita berikan dukungan dan apresiasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung prosesi pelantikan presiden terpilih sehingga berjalan lancar," tutupnya.
Selasa, 25 November 2014
