Senin, 27 Oktober 2014
Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Kerja di Belakang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). Dalam pemaparannya, nama Khofifah Indar Parawansa muncul sebagai Menteri Sosial.
Khofifah merupakan politisi PKB yang sudah malang melintang dalam dunia politik dan pemerintahan. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965, Khofifah menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di kampung halamannya. Selepas itu, dia melanjutkan studinya di FISIP Universitas Airlangga. Dan, program Magisternya diambil di FISIP Universitas Indonesia.
Namanya mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.
Usai Soeharto lengser, dia kemudian pindah ke PKB. Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR. Sinar kariernya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Khofifah sampai saat ini masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. Sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut.
Namanya mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.
Usai Soeharto lengser, dia kemudian pindah ke PKB. Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR. Sinar kariernya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Khofifah sampai saat ini masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. Sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut.
Dirinya sangat memberikan perhatian lebih terhadap sosial, seperti kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kasus ini mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Menurutnya, jumlah itu bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.
